Industri Tekstil di Ujung Tanduk: Kenaikan Bea Masuk Benang dan Ancaman Krisis Rantai Pasok

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tengah menghadapi tekanan serius. Usulan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk benang impor—khususnya jenis POY (Partially Oriented Yarn) dan DTY (Drawn Textured Yarn)—menjadi perdebatan besar. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi produsen dalam negeri dari praktik dumping. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa langkah ini justru dapat memicu gangguan serius pada rantai pasok industri tekstil nasional.

Ketergantungan Impor yang Tak Terelakkan

Indonesia setiap tahunnya membutuhkan sekitar 257.600 ton benang POY, sementara kapasitas produksi lokal hanya mampu memasok 141.900 ton. Artinya, ada defisit lebih dari 115.000 ton yang selama ini dipenuhi melalui impor. Dalam kondisi seperti ini, menaikkan bea masuk berpotensi meningkatkan harga bahan baku secara drastis.

Sejumlah pelaku industri, khususnya produsen skala menengah di Bandung dan Solo, menyuarakan keprihatinan. Margin keuntungan mereka yang tipis (Rp 500–1.000 per unit) tidak akan mampu menanggung beban tambahan dari tarif baru. Jika BMAD diberlakukan tanpa kesiapan struktural, penutupan pabrik bisa menjadi efek domino berikutnya.

Dampak Langsung ke Industri

Polemik Antar Pemangku Kepentingan

Sikap para pemangku kebijakan pun terbelah:

· Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah mengevaluasi ulang usulan BMAD. Mereka menekankan bahwa perlindungan industri hulu tidak boleh mengorbankan ribuan pelaku industri hilir.

·     Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) justru mendukung langkah ini sebagai strategi menekan praktik perdagangan tidak adil dari luar negeri.

·  HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) mengusulkan solusi jangka panjang melalui peningkatan kapasitas produksi lokal dan peningkatan daya saing.

Jalan Tengah yang Dibutuhkan

Tantangan besar ini menuntut keseimbangan antara dua tujuan:

·     Melindungi industri hulu agar tak tergilas oleh praktik unfair trade.

·  Memastikan kesinambungan pasokan bagi industri hilir, terutama UMKM, agar rantai produksi tetap berjalan tanpa hambatan. Kompas mencatat bahwa puluhan ribu perusahaan dan lebih dari satu juta UMKM TPT ada dalam risiko.

Kadin mengusulkan agar tarif BMAD untuk POY dan DTY ditempatkan pada nilai nol persen sementara, untuk memberi waktu pada sektor hulu memperkuat kapasitas produksi lokal.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam kondisi yang kompleks seperti ini, pemerintah perlu bergerak hati-hati. Kebijakan yang baik bukan hanya melindungi satu sisi, tetapi menciptakan keseimbangan dalam ekosistem industri.

·     Evaluasi terukur: Pemerintah—via Kemendag, KADI, dan KPPU—perlu bersama-sama menelaah dampak langsung dan tidak langsung BMAD sebelum kebijakan dieksekusi.

·     Insentif kapasitas lokal: Dorong investasi pada sektor hilir—seperti penggunaan teknologi, insentif industri, dan penguatan R&D menengah-hilir.

·     Fase transisi tarif: Pertahankan BMAD secara selektif, dengan opsi relaksasi tarif untuk memastikan ekosistem tetap berjalan lancar.

Apa yang bisa dilakukan?

·     Evaluasi Terbuka: Libatkan pelaku industri hulu dan hilir secara langsung dalam uji publik kebijakan BMAD.

·     Transisi Bertahap: Terapkan tarif bertingkat dengan mekanisme monitoring dampak ekonomi secara berkala.

·     Stimulus Produksi Domestik: Beri insentif bagi industri benang dalam negeri agar bisa meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi.

·     Akses Impor Terbatas: Izinkan impor dengan kuota terbatas khusus untuk kebutuhan pelaku industri hilir skala kecil dan menengah.

Kebijakan BMAD terhadap benang impor memang bertujuan mulia: melindungi hulu dari praktik dumping. Namun tanpa strategi sinergis, ia dapat memicu tekanan biaya, penutupan pabrik, dan PHK massal di sektor hilir. Rekomendasi paling rasional adalah menerapkan kebijakan bertahap, memastikan keseimbangan antara proteksi industri hulu dan keberlangsungan rantai pasok nasional.

Ketika industri tekstil berada di persimpangan jalan, keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kelangsungan jutaan pekerja dan pelaku usaha. Perlindungan terhadap industri nasional memang penting, tetapi jika tidak dilakukan dengan cermat, bisa berbalik menjadi ancaman sistemik.

Keseimbangan antara perlindungan dan produktivitas adalah kunci. Pemerintah ditantang untuk tidak sekadar merespons tekanan pasar, tetapi merancang solusi yang membangun fondasi industri tekstil yang tangguh dan inklusif.